Mulyanta, General Manager Telkom Kandatel Riau Kepulauan
Munculnya banyak operator telekomunikasi di Kepri membuat konsumen dimudahkan untuk menentukan pilihan. Pasalnya, hampir semua operator menyediakan layanan yang beragam. Sekarang, tinggal konsumen mau pilih yang dirasa nyaman untuk berkomunikasi.
Telkom sebagai ”pemain lama” di industri telekomunikasi milik BUMN ini memiliki cara tersendiri menyikapi banyaknya operator yang muncul saat ini.
Bagaimana Telkom Kandatel Riau Kepulauan menghadapi persaingan operator yang kian berkembang? Berikut petikan wawancara, Jamil Qasim dengan General Manager (GM) Telkom Kandatel Riau Kepulauan Mulyanta, belum lama ini.
Siang itu, Mulyanta sedang ada tugas dinas luar kota, namun karena sudah terlanjur janji untuk sesi wawancara, maka wawancaranya dilakukan via telepon.
Lewat sambungan telepon Mulyanta yang sudah menjabat Genaral Manager (GM) Telkom Kandatel Riau Kepulauan sejak 1 November 2007 lalu, mulai bercerita tentang awal kariernya di Telkom 1988 lalu hingga ia menjabat sebagai GM Telkom yang membawahi seluruh wilayah Provinsi Kepri.
Pria kelahiran Sukoharho ini, mengakui sejak bertugas di Kepri tidak ditemukan kendala yang berarti. Hanya saja, ia mengakui letak geografis di Kepri jauh berbeda dengan daerah lain, karena satu wilayah dengan wilayah lain dibatasi pulau-pulau. Misalnya, Batam, Tanjungpinang, Tanjungbalai, Natuna, semuanya daerah kepulauan. ”Ini bukan menjadi kendala, tapi menjadi tantangan bagi kita untuk melayani konsumen lebih baik,” katanya.
***
Bagaimana Telkom Kandatel Riau Kepulauan menyiasati kehadiran operator-operator baru dengan memberikan layanan beragam?
Kompetisi adalah natural, sejak Nabi Adam pun sudah ada persaingan apapun jenis persaingan itu. Mulai persaingan hawa nafsu, persaingan yang ma’ruf dan mungkar, persaingan personal, persaingan kelompok, persaingan bisnis bahkan persaingan negara. Dari persaingan inilah kehidupan ini menjadi ada tantangan.
Coba dibayangkan bagaimana seandainya industri telekomunikasi ini tidak ada persaingan, pasti pelayanan kepada customer dan masyarakat akan arogan, dan karyawannya akan merasa pada posisi confort zone atau nyaman tanpa berbuat sesuatu. Itu yang terjadi dulu saat Telkom masih monopoli.
Nah sekarang kondisi sudah berubah, persaingan sudah sangat brutal, bahkan kadang saya pun sudah agak sulit menganalogikan bentuk persaingan ini seperti apa? Apakah seperti lomba konser musik, lomba lari, bertarung tinju atau perang. Bahkan kadang wasitnya pun memiliki regulasi yang cukup untuk mengatur sebuah persaingan telekomunikasi ini.
Sehingga dalam menyikapi operator ini prinsipnya pasti kami welcome. Ini motivasi kami untuk berkerja lebih baik. Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar dan tanah air ini, sebagai incumbent kita sangat adaptif terhadap perubaha teknologi yang dapat mengubah gaya hidup dan pola fikir masyarakat. Perlu diketahui PT Telokomunikasi Indonesia (Telkom) juga memiliki anak perusahaan Telekomsel yang fokus bisnisnya di bidang seluler. Jadi bisnis PT Telkom adalah sudah sangat lengkap mulai dari telepon rumah, telepon seluler, telepon CDMA dengan flexinya, komunikasi data baik melalui media kabel tembaga, radio maupun satelit sudah tersedia.
Jadi pada dasarnya dalam menyikapi kehadiran operator ini kuncinya kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan market. Dan yang penting juga kami harus confidence (percaya diri).
Seperti apa perkembangan Telkom Flexi, layanan data melalui Telkomnet Instan dan Speedy di Batam saat ini?
Telkom sendiri perkembangannya sangat pesat sekali. Karena saya melihat, lama-lama fikiran masyarakat sudah rasional. Saat ini untuk data call di Batam hampir 90 persen panggilan lokal, dan 10 persen panggil interlokal. Dengan melihat data tersebut, ternyata yang paling efektif ada Telkom Flexi. Flexi jumlah pelanggannya sudah sangat besar, belum lagi yang melakukan akses lewat Telkomnet Instan dan Speedy. Kita prediksi hingga akhir tahun ini akan tumbuh 100 persen pelanggan baru kita. Saat ini saja sudah tumbuh 80 persen lebih. Pelanggan Flexi di Kepri sudah mencapai 110 ribu pelanggan. Kita perkirakan akan bertambah 130 ribu pelanggan hingga akhir tahun. Ini akan kita kawinkan dengan pelanggan rumah.
Kemudian pelanggan Telkoment Instan juga mengalami peningkatan pelanggan hingga saat ini sudah mencapai 6 ribu pelanggan. Sedangkan pelanggan Speedy kita sudah mencapai 15 ribu pelanggan hingga saat ini, padahal tahun lalu hanya beberapa ribu saja. Jadi jumlah total pelanggan internet kita sudah mencapai 21 ribu pelanggan. Batam merupakan pelanggan terbanyak yang mengakses internet dari seluruh Indonesia.
Dari 21 ribu pelanggan ini saja dikali lima orang yang mengakses internet tiap hari, maka sudah dipastikan bahwa yang mengakses internet per hari sudah 100 ribu di Batam.
***
Selain itu, Mulyanta juga menjelaskan tentang penyambungan telepon rumah via kabel di sejumlah wilayah di Batam. Karena dengan kian majunya teknologi saat ini tidak semua perumahan melakukan penyambungan telepon rumah via kabel.
Namun khusus penyambungan telepon rumah via kabel ia mengakui menemukan beberapa kendala di lapangan. Di antaranya, tidak semua di lingkungan perumahan mau dilayani dengan penyambungan kabel. Selain itu rumah yang sudah jadi, kadang tidak mau dibongkar lagi untuk dipasangi aliran kabel, mereka lebih memilih telepon GSM.
Selain itu, ia juga mengharapkan para pengembang bisa berkoordinasi dengan menerima Telkom agar bisa mengisolasi kabel-kabel Telkom di tiap perumahan. Khusus untuk di perumahaan saat ini sudah ada 15 ribu pelanggan baru yang melakukan penyambungan telepon rumah.
Apa yang sudah dilakukan Telkom untuk menjadikan Batam sebagai Cyber Island?
Untuk Cyber Island ini sebenarnya sudah dilaunching Pemerintah Kota Batam pada 3 Agustus 2008 lalu yang diberi nama Batam Digital Island. Saat itu yang meresmikan Menteri Informasi dan Komunikasi M Nuh bersama Wakil Wali Kota Batam. Kontribusi Telkom dalam hal ini pertama adalah membangun akses jaringan. Hampir semua wilayah di daerah Kepri kita sudah bangun aksesnya baik itu di Natuna, Tanjungpinang apalagi di Batam. Kemudian kedua, Telkom membangun komunitas. Kita membangun komunitas-komunitas yang mengakses internet. Setiap bulan kita mendidik atau melatih 1.000 orang untuk mengakses internet.Pelatihan ini kita lakukan di semua tempat, mulai dari sekolah-sekolah instansi pemerintah, kepolisian dan lain-lainnya. Kita juga memberikan pelatihan pembuatan blog. Bahkan setiap karyawan di Telkom harus punya blog. Kemudian ketiga adalah konten. Untuk konten ini, kebanyakan yang melakukan pihak eksternal dan kita bekerja sama pada mereka. Misalnya tentang try out online dan lain sebagainya.
Apa program terbaru Telkom Kandatel Rikep Batam?
Di Batam tahun ini, kita sudah bangun sekitar 300 hotspot (titik) untuk berinternet gratis, padahal tahun lalu baru 150 hotspot. Ini merupakan hotspot terbanyak dengan melihat kotanya yang kecil. Hotspot di Batam mengalahkan Kota Medan, padahal Medan termasuk kota besar namun hotspotnya tidak sampai sebanyak itu.
Kami melakukan hal itu, karena saat ini sudah eranya digital. Hampir di semua tempat kafe di mal-mal menyediakan layanan internet. Belum lagi kita Batam berbatasan langsung dengan Singapura.
Banyak hotspot itu bukan berarti membunuh bisnis warnet di Batam, karena segmennya pasarnya berbeda. Hotspot ini sudah tidak bisa dibendung, karena pemilik kafe beransumsi bisa menarik pelanggan dengan adanya layanan internet gratis. Jadi mereka minum di kafe sambil berinternet.
Telkom selain mengembangkan usaha juga memberikan bantuan dana bergulir yang diberi nama Dana Kemitraan Telkom, bisa diceritakan perkembangannya?
Telkom selaku BUMN juga mempunyai program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dari CSR ada tujuh bidang yang digarap. Pertama, program peduli pendidikan, kedua, peduli kesehatan, ketiga, peduli budaya dan kemasyarakatan, keempat, peduli kemitraan usaha kecil menengah, kelima, peduli lingkungan, keenam, peduli bencana alam dan ketujuh, program public service.
Khusus untuk kemitraan usaha kecil menengah, hingga tirwulan III/2008 Telkom sudah mengucurkan Rp4,6 miliar kepada 321 mitra binaan. Dana kemitraan ini tiap tahun bertambah, tergantung pada keinginan perusahaan yang bersangkutan.***
Dari Kecil Dididik Mandiri
Mulyanta, pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah ini sejak kecil sudah didik oleh kedua orang tuannya untuk belajar mandiri.
Sejak kecil ia sudah diajarkan agar bisa hidup survive. Ibaratnya, kata tiga orang anak ini, jika kita punya tanaman kita harus memanfaatkan tanaman itu. ”Oleh orang tua, saya dididik harus bekerja keras,” kata suami Nurlaela ini.
Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, pria kelahiran 15 Mei 1964 ini sudah mulai berjualan es di kampungnya di Sukoharjo.
Saat SMA, ia juga sudah mulai bekerja di salah satu hotel melati di Solo. Di hotel tempatnya bekerja, ia diberi tugas melayani tamu, seperti mengambilkan minuman untuk hingga mengepel lantai hotel. Namun, lama kelamaan bekerja di hotel tersebut ia dipercaya menjadi manager hotel. ”Jadi saya bekerja sambil sekolah,” ungkapnya.
Meski ia sekolah sambil bekerja bukan berarti pelajaran di sekolah diabaikan. Di sekolahnya, ia dikenal anak yang pintar. Tak jarang di kelas ia rangking pertama. ”Kalau soal rangking topcer lah ya. Di sekolah saya selalu mendapatkan rangking, walaupun bukan melulu di rangking pertama,” kenang mantan GM Kandatel Kalsel Banjarmasin ini.
Saat di sekolah dulu ia selalu belajar kelompok bersama teman-teman. Biasanya, saat belajar kelompok, setiap anggota kelompok diberi waktu membaca pelajaran 30 menit. Selepas itu, masing-masing anggota kelompok diminta untuk saling bertanya apa-apa yang belum dimengerti. ”Jadi semua permasalahan itu terekspos keluar,” kenangnya. (jaq)
----------------
BIODATA
N a m a : Mulyanta
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 15 Mei 1964
Jabatan : GM Telkom Kandatel Rikep Batam
Pendidikan:
SDN Solo Tahun 1976
SMPN Solo Tahun 1980
SMAN Solo Tahun 1983
PAAP- Telkom (UNPAD) Telekomunikasi Bandung Tahun 1988
UI-Telkom Manajemen Pemasaran Jakarta Tahun 1997
S2 Business AdministrationJakarta Institute Management Tahun 1999
Istri: Nurlaela
Anak-anak:
Nurul Rizki Utami
Ilham Nur Hakim
Fadhila Syahira Adzizah
Pengalaman Kerja:
1. Staf/Capeg Kantor Pusat Telkom Bandung 1988
2. Kepala Sekretariat Pembangunan Kalimantan Banjarmasin 1994
3. Spesialist Kelompok Kapabilitas Internal Balikpapan 1995
4. Kepala Unit Pelayanan Kandangan Surabaya 1997
5. Kadin Niaga Jember 1998
6. Manager Marketing Surabaya 2001
7. Manager Customer Service Surabaya 20038.
8. Deputy General Manager Datel Jember 2004
9. Deputy General Manager Datel Madiun 2005
10. General Manager Kandatel Kalsel Banjarmasin 2006
11. General Manager Kandatel Riau Kepulauan 2007
Jumat, 02 Januari 2009
Sejak Nabi Adam Sudah Ada Persaingan
”Ada Macam-macam Telepon Saya”
Winarizal, Kepala KPP Madya Batam
Pagi itu, Selasa (15/12), kantor KPP Madya Batam yang terletak di Jalan Kuda Laut, Batuampar sudah terlihat sejumlah wajib pajak sedang menunggu antrean sambil duduk di kursi yang sudah disediakan. Kantor yang berlantai dua itu memang disiapkan di lantai satu hanya untuk pelayanan wajib pajak, sedangkan di lantai dua ditempati kepala kantor KPP dan pejabat KPP lainnya, serta ruang rapat.
”Langsung masuk di ruang sini pak,” kata sekretaris KPP Madya Batam sambil menunjuk ruang rapat di lantai dua kantor tersebut.
Winarizal, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Setelah masuk ruangan rapat, Winarizal yang didampingi salah seorang bawahannya keluar dari ruangannya yang pintunya tembus ke ruang rapat. ”Apa kabar pak,” ucapnya sambil menyalami dan mempersilahkan duduk di kursi masing-masing.
Setelah berbincang-bincang sejenak, Winarizal mulai bercerita tentang latar berlakang pemberlakukan Sunset Policy. Menurutnya, Sunset Policy ini merupakan jembatan antara peraturan perundang-perundangan yang lama dengan yang baru. Pihak pajak mulai tahun 2008 menginginkan adanya suatu pembaharuan dalam perpajakan. ”Karena nantinya penerimaan negara diharapkan banyak dari sektor pajak ini. Untuk itu, maka perlu diterapkan peraturan perundang-undangan secara konsekwen,” ungkapnya.
Bagaimana menjembantani perundang-perundangan yang lama dan yang baru? Maka dibuatlah kebijakan Sunset Policy. Sunset Policy ini hanya berlaku di tahun 2008.
Dasar hukum Sunset Policy ini bisa dilihat di pasal 37A Undang-Undang No 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga atau Undang-Undang No 3 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berserta peraturan pelaksanaannya.
Jadi pasal tersebut, diberi kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang merasa pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan-nya tidak benar dengan suka rela untuk membetulkan SPT-nya ke kantor pajak terdekat.
Bagi mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum 2008, maka Sunset Policy nya berakhir hingga 31 Desember 2008. Bagi yang memiliki NPWP di 2008, maka Sunset Policy berakhir pada 31 Maret 2009.
Jika dalam pembetulan ditemukan ada penambahan wajib pajak maka dikenakan 30 persen dari bunga, namun dalam kebijakan di Sunset Policy itu tidak kenakan.
***
Apakah KPP Madya Batam melayani keseluruhan wajib pajak?
Khusus untuk di Batam ini, ada dua kantor yang melayani wajib pajak, yakni KPP Madya Batam dan KPP Pratama Batam. KPP Madya Batam melayani wajib pajak badan dari nomor urut satu sampai 883 wajib pajak badan. Jadi kami hanya melayani 883 wajib pajak badan yang besar saja. Jadi kita tidak melayani wajib pajak orang pribadi dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Ke-883 wajib pajak itu, merupakan wajib pajak badan terbesar yang ada di Provinsi Kepri. Wajib pajak ke-884 hingga ke bawah baru ke KPP Pratama Batam. Jadi wajib di Kepri ini kita susun dari wajib pajak terbesar hingga wajib pajak yang terkecil. Kita ambil wajib pajak yang paling besar saja.
Apa manfaat lain dari Sunset Policy?
Ini bukan menakut-nakutin ya, di samping kebijakan dari Pasal 37A juga ada SK Dirjen Pajak yang mengatakan selain penghapusan sanksi pajak, maka wajib pajak juga tidak diperiksa. Jadi kita menerapkan (Sunset Policy) ini secara murni sepanjang data yang dimasukan di dalam SPT itu benar adanya. Untuk mengetahui benar atau tidaknya data tersebut, KPP berpatokan pada pasal 35 UU tersebut. Di pasal itu disebutkan seluruh instansi-instansi tertentu berkewajiban memberikan data perpajakan atau transaksi keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak berhak meminta dan mendapat informasi-informasi tentang transaksi keuangan seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan.
Sebagai contoh, petugas Direktorat Jenderal Pajak mendatangi ke pamasaran perumahan (Depelover). Petugas bertanya ke Depelover, kepada siapa Anda menjual rumah. Misalnya, si A mengaku sudah melakukan Sunset Policy kemarin, namun petugas pajak saat mendatangi pemasaran perumahan dan menemukan data bahwa si A sudah membeli rumah tahun 2003 seharga Rp100 juta, sementara SPT 2003 yang telah disahkan Dirjen pajak harga rumah yang dibeli sama, berarti si A dinyatakan aman di Sunset Policy. Namun, jika tidak benar di SPT-nya, maka kami dari Kantor Pajak mengimbau untuk membetulkan SPT-nya itu. Tentu ada penghasilan Rp100 juta sehingga Anda membeli rumah seharga Rp100 juta.
Kalau misalnya Anda punya penghasilan Rp100 juta dan membeli rumah seharga Rp100 juta. Minimal, pajaknya 30 persen dari harga itu. Jadi minimal yang harus dibayar ke pajak Rp30 juta ditambah 0,2 persen dari tahun 2003. Inikan jumlahnya banyak sekali. Kalau Anda Sunset Policy di tahun 2008 ini, tentu pihak pajak tidak memeriksanya lagi. Kalau tidak dimanfaatkan itu, maka pasal 35 UU No 28 tahun 2007 yang akan mengejar. Maka kita sering bilang, kalau ingin tidur nyenyak manfaatkan Sunset Policy. Ini benar-benar tidur nyenyak andaikan Sunset Policy 2008 benar-benar dimanfaatkan. Artinya, memanfaatkan Sunset Policy adalah mendaftarkan keluruh harta kekayaan Anda dalam SPT mulai tahun 2006 sampai sekarang. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat.
Pada tahun 2009 kita akan terapkan penerapan undang-undang pajak secara konsekwen (tax law enforcement). Karena penerima pajak tahun 2009 ke atas menjadi andalan penerimaaan APBN. Kalau penerimaan yang lain seperti Bea Cukai hanya penerimaan pendamping saja.
Di mana-mana di negara ini, kalau negeranya maju pasti perpajakannya maju. Tak mungkinkan negaranya maju tapi perpajakannnya jelek, kecuali kalau negara kaya minyak. Bagi negara kayak minyak, seperti Arab Saudi mereka tidak terlalu mengandalkan penerimaan pajak.
Apa sanksi bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy?
Sanksinya kita akan kenakan pasal 35 itu. Misalkan, rumah si A dan si B membeli rumah yang berdamping dengan model yang sama namun harga jual beda, si A membeli Rp140 juta dan si B membeli Rp100 juta. Beda harga jual ini bisa kami permasalahkan. Di Si B harus menjelaskan SPT-nya Rp40 juta diperolah dari sini, kemudian Rp40 juta x 30 persen tambah 0,2 persen bunga dikali dua tahun. Kalau tidak menggunakan fasilitas Sunset Policy bisa lebih dari dua tahun.
Nanti kalau terjadi pemeriksaan, nanti si wajib pajak akan diberikan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Setelah SKP dalam bentuk imbaun sampai tiga kali namun tidak diindahkan, maka Kepala KPP membuat usulan surat pemeriksaan untuk wajib pajak. Dan wajib pajak harus mau diperiksa. Kalau tidak mau diperiksa, maka akan ditindak melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan membayar minimal seharga rumah tadi. Kalau tak sanggup bayar juga maka rumah si wajib pajak akan kami sita yang dilakukan oleh bagian penagihan pajak. Akhirnya, rumah si wajib pajak pun dilelang. Makanya, sering saya bilang tolong Sunset Policy ini dimanfaatkan. Ini tidak main-main, ini serius. Direktrotat Jenderal Pajak sudah berubah. Sudah modern. Kalau ada anggota kami yang macam-macam di lapangan telepon saya.
Target Wajib Pajak di Batam?
Tentu target kita setinggi-tingginya. Sudah kita kasih tahu ke wajib pajak tentang keuntungan Sunset Policy namun masih tetap tidak percaya, maka kita gunakan pasal 35 itu. Di 2009 nanti tidak ada pilihan lain Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak menggunakan aturan itu. DPR RI sudah memonitor kami sudah sejauh mana pelaksanaan Undang-undang itu untuk pemasukan negara melalui pajak. Apalagi nanti target APBN kita sebesar Rp1.000 triliun.
Bagaimana sosialisasi Sunset Policy di Batam?
Sosialisasi sudah kita lakukan habis-habisan. Kita sudah pasang spanduk-spanduk, kampanye di Politeknik Batam, menyebarkan brosur-brosur di jalan-jalan, dan iklan-iklan di media elektronik dan cetak. Kalau khusus sosialisasi NPWP kita hanya membantu KPP Pratama Batam. ***
---
Dihadiahi Sepeda Mini
Winarizal lahir di Padang pada 3 Agustus 1958. Masa kecilnya dihabiskan di tanah kelahirannya di Padang hingga menduduki kelas 2 SD. Pengalaman masa kecilnya yang paling berkesan dan paling diingat adalah saat ia dihadiahi oleh orang tuanya sepeda mini.
Saat itu, Winarizal sangat menginginkan sepeda, maklum pada saat itu semua anak-anak seusianya mendambakan sepeda mini. Untuk mewujudkan impiannya memiliki sepeda, orang tuannya pun harus menabung. Setelah tabungan orang tuannya dirasa cukup baru ia dibelikan sepada kesayangannya itu.
”Saya paling suka naik sepeda hingga menjadi hobi sampai sekarang ini,’’ ungkapnya mengenang masa lalunya itu.
Meski ia anak bungsu dari sembilan bersaudara bukan berarti ia bisa bermanja-manja pada orang tuannya. Ia selalu berusaha hidup mandiri.
Bahkan saat duduk di bangku kelas 3 SD ia sudah harus berpisah dengan orang tuanya. Saat itu, ia pun bersama kakaknya hijrah ke Jakarta mengikuti suami kakaknya yang seorang TNI bertugas di Jakarta.
Saat tinggal bersama kakaknya di lingkungan asrama tentara di Jakarta, ia pun harus mengikuti disiplin ala tentara di rumah. ”Pokoknya di rumah tidak ada istilah manja-manja, semua harus disiplin dan tegas,” terangnya.
Soal komunikasi dengan keluarga tetap selalu dijaga dan kompak. Di saat hari raya tiba ia selalu mendapat kiriman masakan rendang dari kakaknya yang tinggal berjauhan. ”Saya hanya mendapati enam saudara, karena sudah meninggal sebelum saya lahir. Dengan keluarga yang masih hidup kita tetap jalin silaturahmi dan komunikasi,’’ ungkapnya. (jaq)
0----
BIO DATA
N a m a : Winarizal
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 3 Agustus 1958
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam
Pendidikan : SD 24 Padang/SD Persit Jakarta 1971
SMPN 14 Jakarta 1974
SMAN 8 Jakarta 1977
STAN Jakarta 1990
MBA Pogram st Magister Saint Mary’s University di Halifax, Kanada 1996.
Rabu, 31 Desember 2008
Ocarina; Ikon Baru Batam
Dewi Koriati, Direktur Mega Wisata Ocarina
Kawasan terpadu mega wisata Ocarina dengan konsep wisata terpadunya akan dibuka untuk umum mulai hari ini, Ahad (28/12). Beragam jenis wahana ditawarkan di atas lahan 40 hektare yang menyedot daya listrik 6 megawatt ini.
Ocarina adalah proyek prestisius dari PT Bangun Arsikon Batindo, untuk menjawab kebutuhan wisata di Batam. Sesuai konsepnya, Ocarina menggabungkan seluruh kebutuhan wisata, mulai dari rekreasi, belanja, kuliner, olahraga, hingga wisata edukasi.
Dari mana ide kawasan mega wisata ini muncul dan apa saja yang ada di dalamnya? Berikut petikandengan Direktur Mega Wisata Ocarina, Dewi Koriati belum lama ini.
Hujan yang mengguyur wilayah Batam sepekan terakhir ini tidak menyurutkan aktivitas pekerja di kawasan mega wisata Ocarina (baca Okarina). Begitu juga dengan sang Direktur Mega Wisata Ocarina, Dewi Koriati Rabu (24/12) siang itu tetap menyempatkan waktu turun ke lapangan melihat para pekerja yang masih akan meram pungkan pekerjaannya hingga dibuka secara umum hari ini.
Di sela-sela aktivatasnya memantau para pekerja, ia selalu menyediakan waktu setiap tamu yang datang. ”Kita wawancaranya di sana saja,” katanya sambil mengarahkan ke salah satu bangunan mirip mini kafe berlantai dua dengan berdinding kaca di bibir pantai kawasan Ocarina.
Setiba di tempat tersebut, Dewi yang sudah terbiasa dengan dunia entertain itu mulai bercerita tentang ide awal dibangunnya kawasan mega wisata Ocarina.
Menurutnya, oleh Chairman Arsikon Group, Cahya, kawasan ini awalnya hanya sebatas sebagai fasilitas dari perumahan Coastarina. Namun setelah melihat animo masyarakat melihat lokasi di sini, akhirnya Cahya menginginkan lokasi menjadi kawasan wisata terpadu. ”Apalagi masyarakat Batam sangat butuh hal seperti ini. Dan kita menginginkan kawasan ini mirip seperti taman wisata Ancol Jakarta. Semuanya bisa dinikmati di lokasi ini,” ungkapnya.
Yakni memadukan seluruh kebutuhan masyarakat terhadap rekreasi, hiburan, belanja kuliner, olah raga dan edukasi. Melalui konsep terpadu ini pula, Mega Wisata Ocarina diharapkan dapat menggapai seluruh kelompok usia dan seluruh lapisan masyarakat.
Lanjut Dewi, selama ini ia melihat di Batam ketika mencari tenant-tenant, para pelaku usaha masih melihat konsep kawasan wisata Ocarina adalah hanya pusat rekreasi semaata. Jadi ramainya pada Sabtu dan Minggu, sehingga mereka enggan untuk membuka usahanya. ”Namun di kawasan terpadu ini, kita yakinkan ke mereka bahwa tempat ini tidak hanya ramai Sabtu dan Minggu saja, dan bukan hanya pusat rekreasi. Saya menginginkan kawasan ini setiap hari ramai,” terangnya.
Keyakinan Dewi agar kawasan itu tetap ramai setiap hari dengan alasan kawasan wisata terpadu ini letaknya di pusat kota, sehingga mudah untuk dijangkau. Kemudian, warga Batam tidak ada tempat alternatif lain untuk menghabiskan waktunya di sore hari. ”Mereka pulang kerja sore hari mau ngapain, jalan ke mall mungkin sudah bosan. Maka salah satu alternatifnya jalan-jalan ke kawasan mega wisata ini,” jelasnya.
Agar setiap hari tetap ramai di kawasan ini, lanjut Dewi, maka manajemen kawasan Mega Wisata Ocarina menyediakan kafe, resto, food court dan lain sebagainya. ”Semua tempat itu comfornt dengan sistem areanya yang luas. Artinya orang meeting house di situ atau olahraga anak-anak, jalan-jalan di sini. Pusat keramaiannya di Batam sekarang bukan hanya di mall. Ini jadi pusat keramain dengan alam terbuka,” katanya.
Sedangkan asal mula kawasan ini dinamakan Ocarina sebenarnya oleh Pak Cahya (owner Mega Wisata Ocarina,red) mengambil dari sebuah nama alat musik China yang terbuat dari bambu. ”Alat musik dari bambu itu sangat terkenal di daratan China, kalau kita di Indonesia mungkin semacam musik angklung. Alat musik ini, efeknya kalau didengar orang ada unsur refreshing -nya, ” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya menginginkan mega wisata Ocarina ini bisa memberikan refreshing bagi semua keluarga yang berkunjung ke kawasan ini. Sekaligus untuk memudahnya penyebutan nama dari Coastarina dan Ocarina.
***
Berapa luas Ocarina dan apa saja fasilitasnya?
Sebenarnya, awalnya kawasan ini hanya akan dikembangkan sekitar 30 hektare saja, namun sekarang berkembang menjadi 40 hektare. Pengembangan kawasan wisata ini diperluas karena mengingat animo masyarakat yang begitu besar. Total keseluruhan di kawasan ini sebenarnya ada 150-an hektare, termasuk kawasan perumahaan Coastarina.
Kalau melihat luas kawasannya, tentu daya tampungnya besar sekali. Dan rencana di kawasan mega wisata Ocarina ini kita akan siapkan sekitar 30-an fasilitas wisata. Diantanya Mega Enterance Gate, Youth Ocarina, Ocarina Water Game, E-Island, Ocarina Beach Walk, Kampoeng Indonesia, Jimbaran at Ocarina, Ocarina Kiddy Land, Ocarina Tiker Camp, Ocarina Beach Festival, Ocarina Water Sport,Marina Bay Ocarina, d’Ocarina Café, Plaza Ocarina, Ocarina Giant Wheel, Kampoeng Seni Ocarina, Ocarina Olympic Pool, Ocarina Sport Mall, d’Ocarina Luxury Resort, Batam Convention Center, Ocarina Beach Karaoke, Ocarina Giant Globe, Ocarina Junction, Ocarina Waterboom, Lancang Kuning Tower.
Namun pada pembukaan nanti, baru 14 fasilitas yang siap dinikmati pengunjung. Antara lain Kampoeng Indonesia, Water Game, Youth Activity, Warong Jimbaran, Junction, Kiddy Land, Beach Walk, Water Sport, Pantai Festival, Giant Wheel, dan Kampoeng Seni.
Kampoeng Indonesia merupakan area food court yang menyediakan aneka masakan dan makanan khas nusantara. Sementara Warong Jimbaran merupakan warung yang secara khusus menyediakan makanan khas dari sea food dan barbeque.
Selain itu nantinya, kita juga akan membangun Menara Pandang. Proyek Menara Pandang ini merupakan proyek prestisius kami dan akan dibangun di paling ujung kawasan wisata ini.
Seperti apa bentuk bangunannya?
Menara Pandang, kita melihatnya seperti ini. Orang itu ke Batam salah satu wisatanya ngitip-ngitip Singapura dari jauh. Dari menara ini nanti, para pengunjung bisa melihat Singapura. Panjang menaranya saya belum tahu persis tingginya berapa, namun diperkirakan tingginya seperti bangunan tujuh lantai. Di menara itu, nantinya akan dilengkapi teropong dan lain sebagainya, sehingga para pengunjung bisa lebih puas melihat Singapura meski dilihat dari jauh. Di Manara Pandang itu, juga akan dibangun sport centre di setiap lantainya. Kita inginkan terbesar dan terlengkap di Batam sehingga fungsinya bisa maskimal. Selain itu, di kawasan ini kita juga akan kembangkan Batam Convention Center, karena saya melihat pengelolaan Convention Center di Batam belum maksimal, sementara Batam potensial mice-nya tinggi. Kelebihan Batam Convention Center yang akan kita bangun adalah letaknya di pinggir pantai, semua dindingnya kaca. Jadi kalau orang seminar dan kegiatan lainnya diharapkan tidak bosan karena viewnya mendukung tidak seperti di ruang tertutup. Bangunannya nanti akan connect ke seafoodnya. Jadi orang ke Batam tidak kemana-mana lagi.
Kapan target pembangunan kawasan ini selesai?
Pembangunan semua fasilitas di kawasan ini diharapkan sudah rampung semuanya pada tahun 2010. Kita inginkan menjadi kawasan ini menjadi kawasan obyek wisata visit Batam 2010. Kita juga ingin membantu Pemko Batam mewujudkan Visit Batam 2010. Kita berharap dengan adanya kawasan kita ini obyek wisata di Batam semakin lengkap.
Adapun areal yang paling menonjol untuk tahap awal ini, mungkin ke area food court-nya. Kenapa area food court? Karena orang Batam sudah terbiasa dengan makan di food court. Kita bisa lihat sendiri dimana-mana food court selalu ramai oleh pengunjung. Food court yang ada di kawasan ini konsepnya kita gunakan teknologi cukup tinggi bila dibanding food court yang sudah ada di Batam. Konsep food court ini kita adopsi dari Jakarta. Jadi orang datang itu, kita kasih kartu. Jadi orang itu bisa belanja di mana pun kios yang ada. Kalau pulang kartu itu tinggal menyerahkan ke kasir, dan nominalnya langsung ketahuan di kasir tersebut.
Kalau yang ada selama ini, memang ada yang pakai kartu tapi mereka harus deposit sejumlah uang. Kalau kita tidak perlu paki deposit. Anak-anak pun bisa menggunakan kartu yang diberikan, sehingga anak-anak pun bisa berbelanja dimana saja dia suka.
Kemudian, ada fasilitas water game dan water sport. Fasilitas ini adalah sebuah permainan air yang ada di laut di danau. Permainan-permainan yang kita pilih itu belum ada di Batam, seperti Jetsky untuk anak-naka. Selama ini yang ada hanya jetsky dewasa, namun di kawasan ini selain jetsky dewasa juga kita sediakan jetsky untuk anak-anak. Sedang Kampoeng Seni Ocarina kita akan kembangkan seperti kampung seni milik Ancol.
***
Di tengah wawancara yang santai itu, Dewi juga menjelaskan bahwa di tahun pertama ini pengunjung di kawasan tersebut tidak meleset dari target yang diinginkan. ”Kita targetin seminggu 7 ribu sampai 10 ribu pengunjung. Karena asumsinya kalau penduduk Batam 750 ribu jiwa, kita bisa gaet 20 persennya saja, maka tidak mustahil target pengunjung per minggunya bisa tercapai,” ungkapnya.
Apalagi katanya, pihaknya punya program yang sudah terencana dengan baik. Di mana tiap hari Senin hingga Jumat ia akan bekerjasama dengan seko lah-sekolah di Batam. ”Anak sekolah TK kan setiap minggu ada programnya jalan-jalan ke mall, kenapa tidak kita bawa juga ke sini apalagi di sini obyeknya banyak,” urainya.
Sedangkan bagi pengunjung pelajar nantinya juga akan diberikan kartu yang diberi nama student card. Student card hanya Rp100 ribu dengan masa berlaku selama setahun. Bagi pelajar yang sudah memiliki kartu tersebut, ingin berulang-ulang kali masuk dalam sehari juga tidak ada masalah.
Selain itu, pihaknya juga berusaha menggaet pekerja pabrik di Batam yang selama ini jenuh bekerja. ”Kita nanti berikan paket ke mereka, misalnya mereka secara kolektif bisa jalan-jalan ke sini. Pada 28 Desember ini sudah ada 300 pekerja dari Mukakuning yang akan berkunjung ke kawasan ini dengan harga diskon khusus,” ungkapnya lagi.
Untuk promosi ke mancanegara ia sudah lakukan di Singapura. ”Kita sudah pasang iklan di sana, baik melalui media cetak, radio dan televisi. Kalau di luar daerah, kita sudah kerjasama promosi dengan maskapai Garuda selama setahun. Mudah-mudahan kawasan mega wisata Ocarina ini menjadi ikon baru di Batam,” harapnya.
Kemudian, untuk menikmati fasilitas berkelas internasional, tiket masuk yang dijual cukup murah yakni hanya Rp5 ribu saja per orang. ***
-----
Bersyukur Terlahir di Pulau
Dewi Koriati lahir di Tanjungpinang, namun masa kecilnya banyak dihabiskan Tanjungbalai Karimun. Terlahir dan menghabiskan masa kecilnya di pulau, ia bukan lantas minder. Justru ia merasa bangga terlahir di pulau dan bisa berkiprah di Jakarta cukup lama.
”Kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang masa kecilnya di Jakarta, maka saya adalah orang yang paling bersyukur lahir di pulau,” ungkapnya.
Kenapa demikian? Karena dia lahir di pulau maka dengan otomatis mengenal banyak lingkungan. Misalnya, bisa main di hutan, main di laut dan lain sebagainya. ‘’Ini yang membuat saya bersyukur sekali,’’ ucapnya berulang-ulang.
Menurutnya, jika dibandingkan anak-anak yang hidup di perkotaan dengan anak yang hidup di pulau, mungkin pengalaman hidup di palau yang paling menarik. ”Mereka mungkin tidak pernah menikmati hutan, tidak pernah menikmati laut, sedangkan kita sudah menikmati semuanya,” ujar Dewi.
Ibu dua anak ini, menamatkan pendidikan SD hingga SMA di Tanjungbalai Karimun. Setamat SMA ia, melanjutkan kuliah di Institut Ilmu Sosil Politik di Jakarta dengan mengambil jurusan komunikasi.
Sejak kuliah di Jakarta, ia tidak pernah kembali lagi ke Tanjungbalai. ”Saya langsung menetap di Jakarta hingga setahun lalu saya baru pindah ke Batam,” katanya.
Setamat kuliah, ia bekerja di sebuah bank di Jakarta selama 10 tahun. Dan sebelum dipercaya menjadi Direktur Mega Wisata Ocarina, ia juga memiliki menajemen artis di Jakarta. ‘’Saat di Jakarta banyak artis dibawa manajemen saya, umumnya artis-artis anak KDI,’’ jelas alumni SMA Negeri 1 Tanjungbalai Karimun ini.
Jadi soal pengalaman di dunia entertainment sudah tidak diragukan lagi. Sejak membawahi manajemen artis hampir semua kota di Indonesia ini ia sudah Sebelum terjun menjadi manager artis, ia juga aktif di dunia designer atau perancang busana. (jaq)
----
BIO DATA
N A M A : Dewi Koriati
Tempat Tgl Lahir : Tanjungpinang, 10 Januari 19XX
Alamat : Citra Batam 2, Batam Centre
Jabatan : Direktur Mega Wisata Ocarina
Pendidikan:
SDN 2 Tanjungbalai Karimun
SMPN 1 Tanjungbalai Karium
SMA 1 Tanjungbalai Karimun
Sarjana Komunikasi IISIP Jakarta
Anak-anak:
Echa (15 tahun)
Chika (12 tahun)
Pengalaman Kerja:
Perbankan di Jakarta selama 10 Tahun
Designer (Fashion)
Manager Artis.
Sekretariat pun di Mobil
Haryanto SPd, Ketua Panwaslu Kota Batam
Panwas Pemilu (Panwaslu) merupakan amanah UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Kedua UU ini mewajibkan kehadiran Pengawas pada semua tingkatan dalam tahapan Pemilu. Panwaslu baru terbentuk, padahal tahapan Pemilu 2009 telah memasuki masa Kampanye.
Idealnya sejak tahapan pertama Pemilu, yakni pada masa Pendaftaran Peserta Pemilu, Penetapan Parpol Peserta Pemilu, pemutakhiran data pemilih kehadiran Panwaslu sangat diperlukan. Pasalnya, banyak hal yang mesti diawasi dalam pelaksanaannya.
Bagaimana Panwaslu melakukan tugasnya meski terkesan terlambat? Berikut petikan wawancara Ketua Panwaslu Kota Batam Hariyanto yang baru dilantik awal Desember ini.
Awal minggu kemarin hingga saat ini merupakan hari yang sibuk bagi Ketua Panwaslu Kota Batam dan kedua anggotanya. Namun demikian, Haryanto tetap menyempatkan waktu untuk diwawancarai seputar tugas mereka di Panwaslu.
”Kita wawancaranya di Pemko Batam saja, kebetulan saya lagi ada urusan di Pemko,” ujar Haryanto di ujung telepon, Rabu (10/12).
Tanpa menunggu waktu lama kami pun bertemu di lantai 2 Kantor Wali Kota Batam. Siang itu, ia baru saja menemui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batam agar disediakan pegawai sekretariat Panwaslu.
”Ini baru selesai agenda satu, kepala sekretariat kita sudah ada,” ungkapnya sambil menunjuk salah seorang pegawai dari Pemko Batam.
Setelah berbincang-bincang sejenak sambil berdiri, Haryanto menunjuk satu tempat di sudut lantai dua. Tempat itu kebetulan ada dua kursi kosong. Biasanya tempat ini ditempati oleh petugas dari Satpol PP. Persisnya di sebelah kiri pintu masuk ruang Sekda Kota Batam.
Setelah duduk di kursi masing-masing, Haryanto mulai bercerita tentang proses pembentukan Panwaslu Kota Batam. Menurutnya Panwaslu itu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Pembentukan panwaslu di tingkat kota/kabupaten diselenggarakan oleh Pokja (Kelompok kerja) dari KPU. Sesuai dengan UU, oleh Pokja itu mengumumnkan ke masyarakat tentang syarat untuk menjadi anggota Panwaslu.
Setelah pengumuman itu, maka dilakukan tahap penjaringan calon. Di Kota Batam sendiri ada 24 orang yang mendaftar dan setelah diseleksi oleh panitia di KPU yang dinyatakan lulus seleksi dan berhak mengikuti ujian tertulis hanya 18 orang. Namun yang mengikuti test tertulis hanya 12 orang.
Usai ujian test tertulis, hanya 6 orang yang dinyatakan lulus untuk diajukan ke Panwas Provinsi. Ke-6 orang yang lolos itu, selanjutnya dilakukan fit and proper test di hadapan Panwaslu Provinsi. ”Setelah dilakukan fit and proper test, maka Panwaslu Provinsi memilih tiga orang yang dianggap laik untuk menjadi anggota panwas di Kota Batam ini,” ungkapnya.
***
Tahapan pemilu sudah berjalan beberapa bulan, kenapa Panwaslu baru dibentuk sekarang?
Memang di dalam Undang-undang itu diamanatkan tahapan pertama Pemilu, mestinya Panwaslu sudah ada. Namun, keterlambatan itu berawal dari kebijakan di pusat. Pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat baru dilakukan setelah satu bulan pembentukan KPU. Pelantikannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), namun ada juga yang mengatakan Bawaslu dilantik oleh Mendagri. Itu menjadi tarik menarik di tingkat pusat. Setelah Bawaslu terbentuk, tentu yang pertama dilakukan adalah mencari sekretariat. Akibat molornya dari pembentukan hingga pelantikan Bawaslu itu, maka berimbas pada pembentukan Panwaslu Provinsi dan panwaslu kabupaten/kota.Karena masalah klasik itulah memperlambat pembentukan skretariat dan kepala sekretariat. Di tingkat provinsi juga terjadi keterlambatan karena pada awal November kepada sekretariatnya mengundurkan diri. Maka, konsekwensinya terjadi penundaan verifikasi administrasi anggota panwaslu di tingkat kota/kabupaten.
Sebagian tahapan pemilu dilewati, apa yang menjadi progres Panwas selanjutnya?
Meskipun pada masa Pendaftaran Peserta Pemilu, Penetapan Parpol Peserta Pemilu, Pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan namun Panwas tetap melakukan pengawas dari semua tahapan itu. Artinya, meskipun kita tidak ikut dari awal namun apabila nanti terjadi pelanggaran administrasi maka masih bisa kita bahas. Misalnya, mungkin ada di antara kawan-kawan (caleg, red) yang menggunakan ijazah palsu dan ternyata lolos di KPU, dan tenyata ada laporan tertulis yang masuk ke kita maka kita masih bisa melakukan proses administrasi ke KPU. Jadi temuan itu harus dilaporkan secara tertulis ke panwaslu.
Tahapan-tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah pengawasan kampanye terbatas, pengawasan kampanye terbuka yang akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Kemudian pengawasan pemilihan, pengawasan logistik pemilu yang meliputi pengawasan hasil pemilihan dan pengawasan lapangan yang dibantu dari lapisan masyarakat.
Seperti apa tingkat kerawanan pemilu?
Kita memahami semua teman-teman yang berjuang di partai punya keinginan yang sama untuk menang. Tapi kita harus mengawasi dan mencerdaskan pemilih. Dan teman-teman caleg itu juga harus tahu bahwa ini adalah tugas negara dan orang memiliki integritaslah yang bisa melakukan tugas tersebut. Artinya, ketika nanti ada penyimpangan, maka panwaslu akan menindak. Ketika, mereka kampanye dan diberikan waktu dua kali seminggu, namun mereka melakukan tiga kali. Ini sudah tidak benar lagi dan sudah masuk pelanggaran. Begitu juga misalnya, mereka melakukan kampanye di wilayah A pukul tujuh pagi pada hal aturan di KPU hanya boleh dilakukan pukul delapan pagi hingga pukul 16 sore. Itu sudah termasuk pelanggaran.
Bagaimana Panwas menindaklanjuti atas temuan pelanggaran pemilu?
Kalau pelanggarannya bersifat administrasi maka kita arahkan ke KPU. Dari KPU nanti melanjutkan seperti apa sanksi yang diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran administrasi tersebut. Kalau pelanggarannya terkait dengan tindak pidana pemilu, misalnya pengancaman dan segala macamnya itu, maka nanti kita tindaklanjuti hingga ke Kepolisian di Sentra Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu secara Terpadu (Sentra Gakumdu) dibawah Satrekrim dan dilanjutkan ke Kejari.
Panwas jumlahnya berkurang namun memiliki kewenangan pengawasan bertambah luas, bagaimana menimplementasikan?
Memang Pemilu 2009 ini, anggota panwaslu tidak lagi melibatkan orang dari anggota kepolisian dan kejaksaan, tidak seperti Pemilu 2004 lalu. Artinya bagi kami yang berjumlah tiga orang ini, dalam hal pengawas tindak pidana pemilu tetap mengacu pada sistem kolektif dalam bekerja. Untuk pelanggaran pidana pemilu tentu kita arahkan ke Sentra Gakumdu. Di tingkat kecamatan juga kita bentuk panwas kecamatan dan dibantu satu intel dan reskrim yang bekerja. Dalam pengawasan pemilu ini kita melakukan koordinasi pada semua pihak. Artinya, sikap kita adalah bagaimana tingkat koordinasi itu tetap jalan, sehingga nanti jika ditemukan pelanggaran pidana pemilu mudah kita tindaklanjuti.
Bukankah kewenangan Panwas juga memberikan rekomendasi untuk memberhentikan anggota KPU?
Iya, utamanya untuk pelanggaran administrasi. Ketika proses administasi yang dilakukan oleh KPU ditemukan pelanggaran maka kita harus bertindak. Misalnya, KPU menverifikasi peserta pemilu yang memiliki ijazah palsu. Dalam hal ini KPU tetap meloloskan pemegang ijazah palsu tersebut, maka ini menjadi temuan Panwaslu untuk direkomendasikan ke KPU. Termasuk juga pada masa kampanye, di mana KPU menyalahi aturan jadwal kampanye untuk caleg dan parpol. Misalnya, jadwal seorang caleg berkampanye di wilayah A sebanyak dua kali, namun oleh KPU memberikan empat kali atau lebih. Untuk menghindari hal-hal yang demikian itu, kami berharap Panwalu dan KPU harus sering-sering berkoordinasi sebagai mitra kerja.
Apa rambu-rambu yang harus dihindari para peserta pemilu?
Pemasangan atribut kampanye diminta kepada semua peserta pemilu tidak bertentangan dengan aturan atau perda-perda yang ada. Tidak memasang umbul-umbul di jalan-jalan yang bisa mengganggu kenyamanan warga dan estetikan kota. Jika hal itu dilakukan, kita akan melakukan penertiban dan tindakan administasi. Selanjutnya, setiap parpol tidak dibenarkan untuk mengintimidasi atau mewajibkan agar memilih parpol atau calon tertentu. Kalau ada temuan seperti itu, maka kami menindaknya. Termasuk juga kampanye di tempat ibadah.
Setiap peserta pemilu dilarang melakukan kampanye di tempat ibadah. Misalnya, dengan cara menggelar sosialisasi atau silaturahmi namun materinya kampanye. Ini modusnya bisa dikaburkan oleh peserta pemilu. Termasuk serangan fajar yang selama ini tidak asing lagi bagi teman-teman peserta pemilu. Kalau dari sekarang sudah tidak jujur bagaimana nantinya.
***
Selain itu, Haryanto juga mengimbau kepada masyarakat ketika mengikuti kampanye terbuka agar tetap tertib berlalulintas. Artinya, masyarakat yang mengikuti kampenye terbuka patuhilah rambu-rambu lalulitas, harus pakai helm dan lain sebagiannya. Kemudian alur kampanye juga harus dipatuhi. ”Masyarakat juga kami minta menyampaikan pelanggaran yang ada di lapangan walaupun itu pahit,” katanya.
Menurutnya, kadang masyarakat menemukan suatu pelanggaran pemilu namun mereka tidak berani melaporkan secara tertulis, pada laporan itu baru bisa ditindaklanjuti kalau ada laporan tertulis dari masyarakat. ”Kalau informasi lewat telepon sah-sah saja tapi kita tidak bisa menindaklanjuti lebih lanjut,” ungkapnya.
Misalnya, lanjut Haryanto di satu wilayah ada keluhan dengan atribut partai atau caleg yang menganggu di depan rumahnya, pihaknya tidak bisa menindaklanjuti kalau tidak ada laporan tertulis dari warga atau RT setempat.
”Dari laporan tertulis itu baru kita tela’ah dan tindaklanjuti. Apa pelanggaran tersebut bersifat administratif, tindak pidana pemilu atau sengketa pemilu,” jelasnya.
Apakah sekretariat Anda sudah punya?
Untuk saat ini (10 Desember 2008, red) kita belum sekretariat. Kami dalam beberapa hari ini sekretariat di mobil saja. Sejak pelantikan pada 4 Desember hingga 10 Desember 2008 belum miliki kantor. Kami baru saja menghadap ke Ketua DPRD Kota Batam Soerya Respationo menyampaikan hal itu. Saya bilang ke Romo (Soerya Respationo, red) kami mohon izin sekretariat kami di mobil. Kalau kantor sekretariat kita direalisasikan minggu ini, kemungkinan letak di daerah Batam Centre sehingga koordinasi pada bisa berjalan dengan baik.
Kita berharap setelah kepala sekretariat terbentuk semua proses administrasi di Panwaslu kota bisa berjalan. Karena semua permohonan anggaran dan segala macamnya harus ditangani oleh pegawai negeri dengan eselon 3B. Kita tidak mengurusi soal anggaran secara teknis tersebut.
Untuk anggaran Panwas sendiri memang tidak diatur di APBN namun serah sepenuhnya kepada daerah. Mata anggaran di daerah ada di pos bantuan. Intinya tidak ada mata anggaran yang doble. Misalnya, untuk tenaga pengamanan, transportasi dan tenaga di sekretariat. Jadi soal anggaran ini tergantung kemampuan Pemko, tapi wajib dibantu.
Soal anggaran ini sudah dibahas di Pemko, mudah-mudahan secepatnya ada realisasinya. Tanpa realisasi anggaran ini, kita juga ngapaian-ngapaian. Apalagi kita juga akan melakukan pembentukan Panwas di tingkat kecematan.Belum lagi sosialisasi yang juga membutuhkan anggaran. Untuk Panwas Kecamatan idealnya akhir tahun ini sudah harus terbentuk.***
---------
Tak Berani Merokok
Haryanto menghabiskan masih kacilnya di kampung. Ia anak keenam dari delapan bersaudara yang semuanya laki-laki.
Saat kecil, pria kelahiran Payakumbuh, 28 November 1967 ini hidup laiknya dengan anak-anak seusianya. Sepulang sekolah, bersama teman-temannya ia menghabiskan waktu bermain dan mandi di sungai. Meski tetap diingatkan orang tua untuk tidak banyak main, namun kebiasaan itu tetap dilakukan. ”Namanya anak-anak, kita juga belum tumbuh ideal. Jadi mandi ke sungai dimarahi orang tua itu sudah biasa. Dulu kalau kita melihat orang takut sekali,” ungkapnya.
Namun didikan orang tua yang paling membekas dalam benak suami Neneng Arlina hingga saat ini, adalah pendidikan sekolah. Menurutnya, orang tuannya sangat peduli pada pendidikan anaknya. ”Kami dari kecil diarahkan orang tua untuk sekolah,” katanya.
Selain itu, kepedulian orang tua pada prilaku yang tidak baik bagi anak juga sangat diperhatikan. Dari delapan bersuadara yang semuanya laki-laki ia sudah diwanti-wanti oleh orang tuanya untuk tidak merokok. “Ketika abang kita sudah diajarin orang tua agar tidak merokok, kami juga langsung tidak berani untuk merokok. Sehingga sampai sekarang saya tidak pernah merokok,” kenang ayah tiga anak ini.
Pendidikan SD dan SMA diselesaikan di kampungnya di Payakumbuh. Setemat SMA ia melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Sumatera Barat.
Tahun 1987, ia merantau di Batam. Awalnya, di Batam, ia merintis usaha percetakan dan sablon. Namun usaha yang dirintis bukan usaha yang beromset. ”Usaha percetakan dan sablon yang kecil-kecil saja,” ucapnya.
Selain bergelut di usaha itu, Haryanto juga aktif mengajar di SMK Kartini. Ia juga banyak aktif di sejumlah organisasi, misalnya Sekretaris Umum FORKI Batam, Bina Prestasi KONI Kota Batam, Ketua I GOnjong Limo Batam dan Ketua Asosiasi Percetakan dan Advertasing (Aspad) Kota Batam. (jaq)
---------
BIO DATA
Nama : Haryanto SPd
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh, 28 November 1967
Alamat : Komplek YKB Bengkong Laut
Jabatan : Ketua Panwaslu Kota Batam
Pendidikan :
SD Negeri 03 di Limbanang Tahun 1978
SMP Negeri 01 di Limbanang Tahun 1984
SMA Negeri 2 di Payakumbuh Tahun 1987
Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Syiah Kuala Banda Aceh 1 tahun 1992
Istri: Neneng Arlina
Anak-anak:
M Hafiz Rifki Haryanto
Fitrah Haryanto
Faris Zaki Haryanto
Riwayat Pekerjaan/Organisasi:
Guru SMK Kartini Batam
Sekretaris Umum FORKI Batam
Bina Prestasi KONI Kota Batam
Ketua I GOnjong Limo Batam
Ketua ASPAD Kota Batam
Jumat, 21 November 2008
DPR Bukan Eksekutorial
Firman Jaya Daely, Caleg DPR RI Asal PDI Perjuangan Dapil Kepri
.
pun terlibat perbincangan hangat. Adapun perkenalannya terhadap Kepri dimulai, saat dia gigih merumuskan pemekaran Kepri menjadi provinsi, lepas dari Provinsi Riau. Saat itu dia rasakan memang cukup berat, mengingat banyak penentangan dari beberapa pucuk pimpinan baik eksekutif dan legislatif di Riau.
Jaya Daely lahir di Nias, 14 Desember 1968. Firman kecil hidup di lingkungan keluarga yang sudah mapan. Orang tuannya termasuk orang terpandang di kampungnya.
yang ditulis Ahmad Wahid dan >Catatan Seorang Demostran yang ditulis Soe Hok Gie,’’ katanya.
Satu lagi calon anggota DPR RI daerah pemilihan Kepri muncul. Kali ini adalah Firman Jaya Daely, celeg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pertemuan dengan Firman dihelat ruang tamu kediaman Soerya Respationo, Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri yang kini menjabat Ketua DPRD Batam.
Apa yang mendorongnya mencalonkan diri jadi Caleg DPR RI dari Dapil Kepri?
Berikut petikan wawancara yang dirangkum Jamil Qasim belum lama ini.
Saat wawancara berlangsung, Soerya Respationo ikut mendampingi. Pagi tiu, Firman mengenakan pakaian serba hitam, kulitnya bersih, rambut keritingnya teratur rapi, mengingatkan pada wajah Andi F Noya, presenter kondang Kick Andy yang tayang di >Metro TV
Firman merupakan mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dapil Sumatera Utara. Namun pada pemilu 2009 ini, ia kembali dipercaya untuk maju sebagai caleg dari dapil Kepri. ”Ketua umum (Magawati Soekarnoputri) memberi mandat pada saya untuk mewakili Kepri di DPR,” tegasnya.
Selanjutnya Batam Pos
Karena itulah, nilai historis Kepri terus melekat di benaknya. Dia ingin agar suatu saat Kepri lebih maju lagi. “Posisinya sangat strategis, menjadi gerbang internasional. Selain itu memiliki sumber daya yang besar. Maka itu, daerah ini harus terus dibuka,” ujarnya.
Apa pertimbangan partai sehingga Anda dipilih DPP PDIP jadi caleg dari Dapil Kepri?
Pada dasarnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan harus ada yang ditugaskan di Kepri. Karena bagi Ibu Mega Kepri memiliki perhatian khusus. DPP memandang Kepri ini sebagai daerah yang sangat strategis, maka seyogyanya harus ada pengurus DPP yang ditempatkan di daerah ini.
Dari keputusan pusat itu, ternyata saya yang sering berkunjung di daerah Riau termasuk di Kepri. Jadi dengan ditempatkan Kepri jadi perihatian khusus, maka hubungannya jadi tersambung.
Sejauh mana Anda mengetahui tentang Kepri?
Itu relatif ya. Karena tidak ada juga ukuran formal secara matematika. Setidaknya dari awal kami melakukan inisiatif untuk memekarkan Kepri sejak tahun 2000 sewaktu saya di Komisi II DPR RI.
Posisi saya di sini bukan menempatkan diri sebagai pahlawan, tetapi yang pahlawan itu adalah rakyat. Karena kita tidak ada apa-apanya tanpa rakyat. Pada saat itu, ada sejumlah anggota DPRD secara pribadi mendukung sepenuhnya. Namun tidak mendapat restu dari Pemprov Riau yang oleh Gubernur Riau Saleh Djasit waktu itu. Memang, menurut persyaratan di dalam undang-undang seharusnya memang harus ada persetujuan Pemprov yang di awali dengan persetujuan DPRD. Tetapi memang pemerintah nasional di pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat UU dalam hal ini presiden dan DPR RI sudah setuju maka semestinya tidak ada persoalan untuk pemekaran. Tetapi memang itu menjadi hambatan awal, karena menyangkut soal anggaran dari daerah provinsi induk untuk pengembangan daerah baru.
***
Sebagai politisi kakap, Firman memag cukup santun. Suaranya pun mengalir lembut. Yang menarik, selama diskusi tak sekalipun Firman memotong apalagi merendahkan lawan bicaranya.
Semua hal yang disampaikan kepadanya, selalu dia simak dengan baik, lalu dijawab dengan baik pula. Kalau ada yang menurutnya janggal, langsung diluruskan. Katanya supaya tak terjadi salah penafsiran.
Hal ini tampak saat ketika ditanya apa program dia saat kelak terpilih menjadi wakil Kepri di DPR. Mendengar kata ”program”, Firman langsung meluruskannya.
”Saya rasa bukan ’program’ karena tugas anggota DPR bukan membuat program. DPR itu hanya berfungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Jika nanti ada aspirasi dari bawah tugas merekalah yang menyampaikan ke eksekutif. Untuk itulah DPR harus banyak turun, menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya,” jelasnya.
Setelah terpilih, apa program dan harapan yang diberikan untuk Kepri?
Begini, di DPR RI itu tidak memiliki dan melaksanakan program seperti eksekutif. Tetapi setidaknya kita ingin mendengar rakyat apa yang menjadi problemnya di Provinsi Kepri yang berbasis pantai dan pulau-pulau kecil ini. Kemudian kita tahu persis bahwa wilayah Kepri memiliki industri perdagangan, perikanan dan kelautan. Itu semua harus berefek pada dua hal yaitu pengembangan dan pembangunan Kepri yang berbasis pada kabupaten dan kota. Selain membangun daerah juga harus membangun ekonomi rakyat pedesaan yang berbasis kesejahteraan rakyat.
Dari mana kita peroleh itu? Tentu dari elemen terkait. Mulai dari Pemko/Pemkab hingga jajaran di bawah, LSM, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media cetak dan elektronik dan simpul lainnya. Dari elemen inilah yang harus kita dengar. Dari yang kita dengar ini baru kita artikulasi dan kita perjuangan di tingkat pusat. Artinya, komunikasi seperti itu yang harus terus dibangun. Dan saya punya pengalaman duduk di legislatif sejak 1999. Jadi komunikasi yang dibangun itu bukan hanya pada saat masa reses saja, namun pertemuan-pertemuan non formal dengan berbagai elemen tetap harus dilakukan sehingga mengetahui betul hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dari situ kita bisa jabarkan.
Jadi yang pertama yang harus dibangun adalah komunikasi dan koordinasi. Jadi kalau komunikasi dan koordinasi sudah dibangun maka akan memudahkan untuk mencapai sasaran yang akan kita lakukan. Tapi perlu diketahui bersama bahwa DPR itu bukan berfungsi sebagai eksekutorial. Tetapi DPR RI berfungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
***
Firman memang orang lapangan. Turun lapangan sudah menjadi lalapannya sejak dulu. Tak heran, saat baru sampai di Batam saja, Firman sudah tak sabar mengunjungi masyarakat pulau, di samping program lainnya dengan mengunjungi beberapa kantor media cetak dan elektronik.
Bagaimana peran anda untuk menggesa penghapusan PP 63 tahun 2003 di Batam?
Kalau masalah itu tentu harus ada konsolidasi yang utuh dan penuh dari masyarakat dan pemerintah setempat. Dan itu nantinya dikonsulidasikan dengan teman-teman di DPR RI. Kita harus gotong royong bersama masyarakat dan elemen lain, bahwa keinginan masyarakat seperti ini. Ini kan sebenarnya bisa dikomunikasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus menyesuaikan diri dengan upaya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Jadi di sini yang harus dikedepankan adalah kepentingan rakyat, pemerintah itu kan pelayan rakyat. Karena kalau tidak ada sanksi politik. Keputusan politik dan ekonomi tetap harus bersinggungan dan memperkuat rakyat.***
<@JUD 1 Kol:>
<@Body Text --- 9.8new:>
Sejak duduk di SMP termasuk anak yang pintar di sekolah. Ia selalu mendapatkan juara kelas di sekolah. Selain pintar, di sekolahnya ia juga aktif di organisasi. Bahkan sejak SMP hingga SMA ia pernah menjadi Ketua OSIS. Saat duduk di sekolah SMP ia sudah mulai membaca bermacam-macam jenis buku.
”Di SMP saya sudah membaca buku Pergolakan Pemikiran Islam
Menurutnya, kedua penulis itu berteman baik, Soe Hok Gie kuliah di Universitas Indonesia dan Ahmad Wahid kuliah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan keduanya pun meninggal di usia muda.
Mula perkenalannya di dunia politik pun bukanlah dimulai dari balik meja. Saat di SMA, ia juga mulai banyak membaca buku-buku Bung Karno. Di PDIP sendiri, Firman memulai karirnya di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), sebuah lembaga pemikir dan peneliti di bawah komando Kwik Kian Gie.
Hingga akhirnya, Firman terpilih menjadi anggota DPR termuda dari PDIP. Pada saat itu usia baru 31 tahun. Sedangkan rekan-rekannya di Balitbang banyak yang diangkat menjadi menteri di era Megawati.
Untuk mendukung kinerjanya itu, Firman banyak melalap buku bacaan. “Sejak kecil saya memang suka baca,” ujarnya. Makanya, hingga saat ini koleksi buku bacaan Firman memenuhi ruang kerja bahkan hingga ke kamar tidurnya.
”Di ranjang saya juga ada buku-buku bacaan,” jelasnya.
Lalu, buku bacaan apa yang menjadi kesukaan Firman? “Tentu, saya suka buku (yang mengupas soal ilmu) hukum, politik dan sosial, sesuai bidang yang saya geluti saat ini,” jelasnya.
Firman juga suka membaca buku biografi. Namun buku itu dipakai bukan untuk mencontoh sosoknya, melainkan untuk memahami pemikirannya saja.
Setelah usai membaca buku, selanjutnya Firman melakukan observasi lapangan. Dengan demikian, dia tak terjebak dengan hal-hal yang ada di buku, yang bisa jadi kondisinya sudah berbeda dengan saat ini.
Yang menarik dari perbincangan ini, ternyata Firman agak kagok saat difoto. Hal ini terjadi ketika kami memotretnya di sela-sela diskusi, alur bicara Firman langsung terhenti. Dia langsung terdiam, lalu mengulang lagi pebicaraan dari awal.
Kenapa suka hitam? “Ya, simple saja,” jawabnya. (jaq)
Masyarakat Kepri Sudah Dewasa
Rahmatsyah Ramadhany MBA,MSc, Caleg DPR RI Asal Partai Golkar Dapil Kepri
. Ujung kemeja putih lengan pendek yang dia kenakan tampak dibiarkan tak terobras, sehingga seratnya berhambur ke luar. Sebuah kaca mata minus frame ramping menghias kedua matanya. Modelnya mirip yang dipakai penyanyi Afgan.
), jangan sampai image di masyarakat tidak baik. Tapi lama kelamaan hal itu tidak bisa lagi dan sudah waktunya harus maju. Kalau kita mempunyai kapasitas untuk berbuat, rasa-rasanya masyarakat di Kepri ini sudah tahu lah. Bagaimana kepemimpinan gubernur Kepri sekarang, idealismenya, komitmennya dan konventensinya tidak diragukan lagi.
di Bank Eksim. Di bank, jabatan ini merupakan posisi puncak.
juga meminta agar Dhany berkomitmen supaya tak melupakan Kepri .
Ra Ramadhany saat sekolah dasar di Jakarta tertanyata pernah satu sekolah dengan calon Presiden AS dari Partai Demokrat Barack Obama.
Selasa (7/10) sekitar pukul 14.15,Batam Pos bertemu Rahmatsyah Ramadhany MBA,MSc, atau biasa disapa Bang Dhany Ismeth. Nama ”Ismeth” merujuk pada nama ayahandanya, Ismeth Abdullah yang kini menjabat Gubernur Kepulauan Riau. Bang Dhany Ismeth diusung Partai Golkar untuk menuju kursi DPR RI dari Provinsi Kepri.
Pertemuan kami dan Dhany Ismeth dihelat di sebuah rumah, kawasan elit Batam Center. Rumah tertutup pagar besi tinggi ini terletak di pojokan.
Tanahnya sangat luas, di samping kiri ada sebuah tanah kosong. Di sana berdiri sebuah gazebo berbahan bambu dan beberapa tanaman hias.
Saat saya ke sana, dua orang Dhany Ismeth menyambut. “Oh tak usah dilepas, masuk aja” katanya, saat melihat kami akan melepas sandal yang kotor dan basah oleh hujan. Memang saat itu hujan deras beserta guntur tengah menguyur, membuat pakaian basah.
Selanjutnya kami dibimbing menuju ruang tamu yang berada di sayap kanan rumah. Lantainya berbahan kayu batangan warna coklat tua. Untuk menuju ruang tamu ini, kami melintasi ruang dekat pintu. Jika digabung, luasnya mencapai 50 meter persegi.
Meski besar, rumah ini dibiarkan kosong. Perabot yang ada tak banyak; di ruang tamu hanya ada satu set sofa vinyl warna hitam. Di sisi kanan dindingnya, terpajang sebuah lukisan 2 meter x 180 cm, bergaya Victoria berbingkai plastik dengan relif ukir warna keemasan.
Siang itu, Dhany Ismeth tampil sangat casual
Dari gambaran ini, jelas bahwa Dhany
Memang itu pertanyaan yang klise. Dan pertanyaan itu banyak sekali ditanyakan ke saya. Selama 11 tahun, sejak tahun 1978 rasanya saya tidak bisa menutupi diri lagi. Jadi selama ini, saya lebih banyak berperan di balik layar karena selama ini itulah yang saya jaga (nama besar orang tua, >red
Dan gubernur perlu didukung oleh banyak orang yang mempunyai pemikiran yang sama agar tidak keluar dari rel awal Provinsi Kepri ini dibentuk. Jadi saya rasa masyarakat Kepri sudah dewasa.
Jadi kadang saya berkifir di luar sistem pun saya bisa membantu, apalagi kalau saya sudah di dalam. Siapa nanti yang akan menikmati, tentu teman-teman di Kepri.
Terlepas dari dia anak seorang gubernur, Dhany sendiri termasuk orang muda yang sukses dan berotak encer. Di usianya, sudah menjabat bagian >Treasury
“Orang banyak melihat keluarga kami yang sekarang. Padahal dulu kami tak seperti ini. Sejak kecil saya selalu dididik mandiri. Bahkan saat kuliah, saya kerap nyambi bekerja kasar seperti memotong bingkai, sebelum akhirnya bekerja sebagai bendahara kampus,” kisahnya.
Dhany adalah lulusan universitas di Amerika. Tak heran dia sangat amat fasih dan berpengalaman dalam hubungan luar negeri. Pengalaman kerjanya di bank membuatnya tak hanya mahir bekerja, namun berbicara dan menganalisa soal ekonomi khususnya keuangan. Semua instrumen dia hafal, mulai capital market dan equity market, hingga menejemen perencanaan yang dia sebut management by insiden dan managemen by objektif.
Apa program yang harus Anda lakukan nanti?
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, program yang harus segera dilakukan menyongsong FTZ ini adalah peningkatan SDM masyarakat Kepri. Dengan SDM itu, masyarakat tempatan bisa bersaing dengan pekerja asing. Saya akan memperjuangkan agar level manejer perusahaan asing di Batam, bisa diisi warga tempatan. Jangan hanya di level operator saja.
Selain itu kita akan mencanangkan program peningkatan masyarakat usaha. Program ini mengajak seluruh masyarakat menjadi wirausaha, jadi lebih maju dari program UKM yang selama ini dicanangkan.
Program yang akan saya lounching di Kepri dalam waktu dekat ini adalah Badan Pengembangan Kelompok Profesi Masyarakat (BPKPM). Program ini sudah disetujui pemerintah pusat. Selama ini masyarakat sering dihembus program ekonomi kerakyatan, namun untuk mendapat kredit UKM itu tidak mudah. Programan BPKPM ini baru ada 14 di Indonesia, mudah-mudahan Provinsi Kepri yang ke-15. Tugas badan ini adalah menfasilitasi dan membantu menjamin kredit-kredit yang dikucurkan oleh bank-bank plat merah (BRI, BNI dan Bukopin) yang sudah bekerja sama dengan Departemen Pertanian, Departemen Koperasi dan UKM.
Terlepas sebagai caleg atau tidak, program ini terus harus bergulir. Mudah-mudahan ini akan menjadi tali dari saya nanti untuk saya sumbangkan ke Kepri melalui kontituen saya. Setelah UKM ini tumbuh kita baru investor yang disongsong oleh FTZ.
Jadi kalau kehidupan rakyat sudah terpenuhi, maka mereka akan meningkatkan kualitas.
Dilanjutkannya, kalau semua lembaga legislatif dan eksekutif di Pemprov kompak, semua krisis di Kepri bisa dilalui dengan cepat.
Saat ditanya bagaimana warga Kepri bisa mengetahu kinerja Dhany untuk daerah ini, saat sudah duduk di DPR nanti? Dhany menjawab akan melakukan komunikasi intens dengan media. Selain itu, dia akan menjemput masalah, memasang mata dan telinga tentang apa yang terjadi di Kepri ini. Sehingga bisa langsung memecahkannya.
Ha
Setelah nanti Anda terpilih, apa kiat-kiatnya untuk mendatangkan investor?
Saat ini regulisasi kawasan FTZ sudah dibentuk, dan BPK (Badan Pengusaha Kawasan) di masing masing-masing wilayah juga sudah dibentuk, namun karena juklaknya belum ada dari pusat sehingga berjalan maksimal, akhirnya PP 63 belum dicabut. Yang terpenting kita di Kepri ini, meskipun kita terbagi dari berbagai lembaga, adan Pemprov, pemko dan Otorita Batam,harus punya satu visi. Ibarat suatu kereta kita harus punya satu tujuan mudah-mudahan kita yang di dalam satu kereta ini bisa mengantarkan Kepri untuk mencapai satu tujuan. Di kala, di masing-masing kereta ini sedikit saja ada yang menyimpang dari jalur, di situlah kelemahan kita. Kita harus berjuang agar kepastian hukum yang diberikan pemerintah pusat untuk kawasan FTZ di Kepri ini betul-betul konkret dan tetap. Jangan terpaku pada satu solusi yang sifatnya sementara.Kita harus tetap punya strategi jangka panjang kita, jadi pemerintah pusat akan melihat bahwa pemerintah di Kepri sudah satu suara. Itu seharusnya yang harus diperjuangkan oleh wakil rakyat yang berasal dari Provinsi Kepri.
Jadi mudah-mudahan saya dipercaya oleh masyarakat Kepri yang memahami betul permasalahan masyarakat Kepri dari awal.
Selain untuk menyongsong FTZ ini kita harus segera bergerak untuk mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) melalui pendidikan formal dan non formal. Sehingga para birokrasi kita yang menjembatani para investor mempunyai daya tinggi inteltual dalam posisi tawar yang para investor. Kita di daerah perbatasam sebenarnya banyak potensi kita di Kepri yang harus di perjuangkan, misalnya di Natuna memiliki potensi gas, Lingga memiliki potensi perikanan. Bagaimana nanti kalau investor masuk, apa yang harus dipersiapkan? Maka tidak lain yang harus kita persiapkan adalah SDM yang handal. Dengan SDM yang handal kita tentu memikili posisi tawar dengan investor. Posisi tawar kita tidak hanya pada investor namun juga pada pemerintah pusat.Para legislator juga harus memahami konsep pembangunan daerah.
Kali ini, saya ingin mengajak pada seluruh masyarakat Kepri pilihlah wakil rakyat yang kita ketahui. Kadang masyarakat kita tidak mau tahu DPR pusat, dia hanya mau tahu DPRD provinsi dan kotanya. Padahal bagi kita yang tinggal di perbatasan banyak ditentukan oleh kebijakan di DPR pusat. Pilih mereka yang punya komitmen untuk daerah ini. Saya pertama kali memutuskan untuk maju, karena saya merasa dari sini, orang sini, saya punya usaha di sini, teman-teman saya di sini jadi kecil kemungkinan tali silaturahmi kita dengan masyarakat di sini akan terputus. Ini memang beban dan tanggung jawab saya. ***
Bankir yang Aktif di Kepemudaan dan Pendidikan
Bersama Tritunas Group ia menjadi Ketua Yayasan Tritunas Bangsa, sebuah yayasan sosial bidang Pusat Rehabil
Pada bidang kepemudaan, sosok yang gemar berdiskusi ini tercatat sebagai Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Kepulauan Riau ( 2004 – Sekarang ), dan sejak tahun 2005 samapai dengan sekarang Dhany dipercaya sebagai Sekjen Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kepulauan Riau. Sementara dibidang pendidikan, sejak tahun 2001 pria berkepala plontos ini menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam (UIB), menjadi Pendiri dan Pengawas Keuangan pada Yayasan Clarisa yang mengelola Sekolah Global Indo Asia, Batam (1998 – sekarang) serta pernah menjadi Kepala Devisi Keuangan Yayasan Paramadina Mulya sekaligus sebagai pendiri Universitas Paramadina Mulya, Jakarta (1998-1999).
Visinya adalah untuk menyediakan Fasilitas Pendidikan yang lebih baik kepada Generasi Muda Indonesia dengan cara melakukan simulasi cara berfikir yang kritis serta berbagi pengalaman khususnya dalam bidang bisnis dan bidang lainnya. Sekaligus ia menjlankan Misi untuk mendedikasikan kepada Profesional Muda Indonesia, khususnya Profesional Muda Batam dengan memadukan latar belakang keahlian bisnis dan bidang terkait yang bertaraf Internasional agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun menjadi pendorong sukses bagi orang lain agar memiliki kemampuan dalam mengatur serta memanfaatkan semua aset demi kemajuan organisasi.
Sejak tahun 1989 hingga 2001, Dhany pernah m
Tanggung jawabnya adalah mengatur sumber dana sebagai pengalokasikan dana kepada Bank Pemerintah saat itu.
Lalu juga pernah mencatat prestasi dalam banyak hal antara lain pada bidang perdagangan luar negeri serta membantu pemasaran jaringan bisnis UKM Indonesia di Amerika Serikat melalui Departemen Perdagangan.
Gerakan reformasi di penghujung tahun 1997 yang mengawali pergantian rezim Orde Baru mengetuk hati nurani dan jiwa nasionalisme seorang Dhany untuk kembali ke tanah air untuk mengisi pembangunan dan bekerja bagi nusa dan bangsa.
Dhany lahir di Jakarta tahun 1969 menikah dengan Wulandari, Dhany dikaruniai dua orang anak yaitu Alifzufar Ramadhany dan Alifrayhan Ramadhany.***
Satu Sekolah dengan Barack Obama
Rahmatsyah
”Saya dan Obama sama-sama pernah sekolah di SD yang sama di SDN 001 Besuki, Jakarta,” kenangnya. Namun, di sekolah tersebut Dhany hanya sampai kelas 3, saat naik kelas 4, Dhany pindah ke SD Lab School IKIP, Jakarta.
Saat kecil Dhany juga termasuk anak yang aktif. ‘’Tak bisa berhenti berfikir dan agak-agak idealis sedikit nyetrik,’’ ungkap pria dua anak sambil memperlihatkan kepalanya yang sudah jarang ditumbuhi rambut.
Ia bercerita tentang kesukaannya melalap buku. “Sejak masih SD saya selalu dihadiahi buku bacaan oleh bapak (Ismeth Abdullah),” jelasnya, menerangkan awal mula kegemarannya membaca ini. Hingga kini Danny rajin mengoleksi buku bacaan.
Bahkan di saat duduk kelas 5 sekolah dasar, ia sudah suka jalan-jalan hingga ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Di situ ia banyak belajar dari luar rumah tentang lingkungan sekitar. ‘’Itu yang membuat peka kepedulian sosial kita. Saya juga senang dengan tantangan,’’ katanya.
Bahkan di sela-sela perbincangan kami, datang seorang anak muda membawa buku bertulis, 110 Tokoh Pemuda Paling Berpengaruh di Batam.
Selain suka membaca, Danny juga rajin melakukan komparasi lapangan, sehingga dapat menyeimbangkan pengetahuan yang dia dapat dari buku dengan apa yang ada di lapangan.
Dia merasakan asuhan dari kakeknya yang memiliki 14 cucu. Sejak ia kecil selalu membaca buku-buku kakeknya soal Riau. ‘’Saya juga dulu kecil pernah di Tanjungpinang,’’ kata suami Wulandari ini.
Sedikit mengulas, Danny memang keturunan orang-orang besar. Kakeknya SM Amin adalah Gubernur Riau pertama. Amin-lah yang mengusulkan agar Riau lepas dari Sumatera Tengah. Dulu pusatnya masih di Tanjungpinang, bukan di Pekanbaru seperti saat ini.
Padahal saat itu, kondisi keamanan daerah ini masih membara di tengah pemberontakan permesta dan lain-lain. Kakek buyutnya pada tahun 1933 adalah orang yang memiliki jabatan penting hingga banyak mengenal beberapa pejabat Karisidenan Belanda di Tanjungpinang. ‘’Sebenarnya kalau bisa soal historis kita udah ada di sini sejak dulu,” ungkap ayah Alifzufar Ramadhany. >(jaq)
Saya Tak Janji, Tapi Punya Kewajiban
Syafrudin Anhar, SE, MM, Caleg DPR RI asal PPP Dapil Provinsi Kepri
ini. Kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah terkait Special Economic Zone itu. Kalau memang konsepnya harus diperbaharui kenapa tidak dilakukan.
Bagi pengurus Partai Persatuan Persatuan Pembangunan (PPP) di Kepri, sosok Syafrudin Anhar sudah tidak asing lagi baginya. Dia merupakan orang lama PPP di tingkat pusat. Pada pemilu 2009 ini, ia dipercaya oleh par
Bagaimana pandangannya tentang Kepri saat ini dan ke depan? Berikut petikan wawancarannya yang dirangkum wartawan Batam Pos, Jamil Qasim, belum lama ini.
Pertemuan kami dan Syafrudin Anhar dihelat di sebuah rumah ketua DPC PPP Kota Batam di kawasan Tiban BTN. Rumah tertutup pagar besi, bercat putih ini terletak di pertigaan jalan.
Tanahnya sangat luas, di samping kiri ada sebuah tanah kosong. Di sekelilingnya tertata tanaman yang beraneka ragam.
Saat saya ke sana sore itu, sang pemilik rumah sedang menggelar hajatan. Tamunya pemilik rumah datang dari banyak kalangan, mulai dari fungsionaris partai di tingkat DPC dan ranting hingga simpatisan.
Selanjutnya Batam Pos dibimbing sang pemilik rumah dan Syafrudin Anhar masuk ke ruang tamunya. ‘’Ayo kita masuk ke dalam saja,’’ ujar pemilik rumah yang diiyakan Syafrudin Anhar.
Di ruang tamu, Syafrudin memilih duduk di sofa panjang. Sembari berbincang sejenak, Syafrudin mulai bercerita sambil menarik laptopnya yang tersimpan di dalam tas.
Syafrudin yang menjadi caleg DPR RI dengan nomor urut 1 di Kepri ini, mengungkapkan bahwa keinginannya menjadi caleg PPP agar fungsi dan tujuan anggota parlemen.
Katanya, tujuan caleg mewakili daerah itu adalah bagaimana aspirasi daerahnya itu terpenuhi baik dalam menentukan kebijakan lokal maupun kebijakan nasional.
‘’Jadi saya sebagai caleg dari Provinsi Kepri apabila saya terpilih menjadi legislator maka aspirasi masyarakat Kepri dan pemerintahan Kepri saya harus perjuangkan di tingkat nasional,’’ ungkapnya.
Kemudian tugas berikutnya, setelah aspirasi itu tersalurkan maka implementasinya di lapangan seperti apa. ”Saya pertama tetap mengawasi dan kedua harus memantau supaya ada pertanggung jawaban. Jangan sampai setelah aspirasi saya sampaikan setelah itu saya tinggalkan,” terangya.
Tugas sesungguhnya anggota legislatif adalah mengontrol aturan yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat namun implentasinya di lapangan tidak berjalan. ‘’Inilah tugas kita dari legistatif asal Kepri untuk terus melakukan proses agar regulasi yang sudah ada segera dijalankan,”jelasnya.
Syafrudin juga mencontohkan keberadaan PP 63 tahun 2003 yang tak kunjung dihapus di wilayah Kepri. Padahal diketahui bersama bahwa wilayah Kepri khususnya Batam sudah terbebas dari bea masuk karena sudah menjadi kawasan bebas.
Baginya, sepanjang aspirasi untuk masyarakat dan pemerintah Kepiri, tidak ada alasan bagi anggota legislatif dari Provinsi Kepri untuk memperjuangkan di pusat. Kita kan hadir di pusat mewakili mereka,” terang Tenaga Ahli Anggota DPR – RI Fraksi PPP ini.
Anda melihat potensi Kepri seperti apa?
Saya rasa potensi Kepri dari aspek geografisnya. Kita bangun Kepri menjadi kota jasa utamanya perdagangan, karena pertumbuhan terbesar selain pengolahan adalah perdagangan. Lalu lintas laut di Kepri ini sangat padat utamanya jalur internasional. Jadi untuk merealisasikan potensi ini, konsepnya harus jelas. Dengan melihat potensi itu, kita menuntut ke pemerintah daerah untuk menjelaskan konsep itu kepada pemerintah pusat.
Jika nantinya saya duduk menjadi legislator mewakili Kepri, maka saya akan perjuangkan itu. Dalam hal kebijakan pemerintah pusat tentang ekonomi, tidak boleh dilupakan Kepri.
Selama ini, Kepri tidak menjadi perhatian pemerintah pusat dalam konsep Special Economic Zone. Mungkin ini juga kelamahan legislator kita yang kurang memperhatikan aspirasi dari daerah pemilihannya. Fungsi parlemen kan selain berfungsi legislator juga berfungsi legislasi dan controling.
Apa masalah Kepri yang Anda tahu sekarang?
Dari segi aspek sosial hingga saat ini saya belum tahu secara pasti. Tetapi dari segi aspek polituk dan ekonomi, Kepri yang merupakan provinsi ke 32 dengan status kawasan ekonomi khusus belum bisa secara optimal difungsikan.
Apa yang Anda lakukan untuk mencari sumber pendapat baru di Kepri?
Yang pertama saya tidak setuju kalau turunnya APBD Kepri dan Batam karena tutupnya perjudian. Karena masih ada resor-resor lain untuk meningkatkan sumber PAD. Mungkin yang harus digaris bawahi adalah investasi. Kalau menyangkut tentang investasi ini tidak terlepas dari konsep Special Economic Zone
Contoh, investor yang ingin berinvestasi di Kepri harus diberi insentif dengan keringanan pajak, hak guna pakai lahan. Itu harus ada regulasi di tingkat pusat. Yang saya ketahui selama menjadi staf ahli Anggota DPR–RI Fraksi PPP, tidak ada upaya dari anggota legislatif untuk membicarakan bagaimana investasi di Kepri yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya, jadikanlah Kepri dan beberapa kabupaten/kotanya ini menjadi pusat-pusat perdagangan bertaraf internasional.
Kepri ini memiliki potensi pengelolaan usaha hasil laut. Infrastruktur pengelolaan hasil laut itu harus dibangun di Kepri. Saat ini pengelolaan hasil laut di tanah air paling besar di Jawa Timur, padahal Kepri ini justru yang memiliki potensi untuk itu. Kemudian, pusat-pusat pariwisata di Kepri banyak potensial yang bisa mendatangkan wisman.
***
Selain itu, Syafrudin juga menjelaskan tingkat pengangguran yang tiap tahun meningkat termasuk di wilayah Kepri. Menurutnya, data 2006 tingkat pengangguran di Kepri mencapai 61 ribu orang. Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya krisis ekonomil global yang ikut melanda Indonesia.
Di mana diketahui sejumlah perusahaan yang hengkang akibat krisis tersebut, sehingga menimbulkan dampak kurangnya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, agar tingkat pengangguran itu bisa tertampung pemerintah daerah harus memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan lokal.
Berkenaan dengan pekerja kontrak, Syafrudin juga mengakui kebanyakan perusahaan-perusahaan asing yang merekrut tenaga kerja kontrak. ”Memang tenaga kerja kontrak ini sudah menjadi trend saat ini, cuma harus dibatasi dan diberi rambu-rambu,’’ katanya.
Hanya saja katanya, harus disadari bahwa investor yang masuk juga harus diberi pengertian, keterbukaan dan transparan berkenaan dengan penerimaan tenaga kerja.
Kemudian soal pendidikan, sebagaimana kebijakan pusat soal alokasi pendidikan yang cukup besar maka diharapkan pemerintah Kepri melakukan negosiasi ke pusat agar alokasi pendidikan bisa terserap semaksimal mungkin di wilayah Kepri.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, lanjut Syafrudin, sudah sejalan tidak dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus di Kepri dengan tingkat pendidikan di Kepri. ”Kita melihat tingkat pendidikan di Kepri jauh lebih rendah dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat apalagi dibandingkan Jakarta,’’ ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pendidikan itu sudah diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Tetapi kalau pemerintah daerahnya tidak memberikan support, jangan disalahkan pemerintah pusat. ”Sekarang tergantung apa yang akan dilakukan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan pendidikan ini,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Syfarudin, jika memang anggaran pendidikannya kurang, maka anggota legislatifnya harus berusaha mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan pendidikan dari pusat harus lebih besar.
Syafrudin juga mengakui, selama ini dari segi politik Kepri memiliki banyak kelemahan. Misalnya, anggota parlemennya hanya tiga orang dari Kepri, sementara di komisi di DPR RI hanya 11 komisi. ‘’Jadi bergaining nya sangat kurang,’’ ungkapnya.
Dengan aturan yang baru ini, komisi di DPR RI akan dibagi sesuai dengan kementerian yang ada. ‘’Nantinya setiap komisi hanya satu departemen. Tidak seperti sekarang ini. Sehingga nantinya komisi itu betul-betul konsen dalam tugasnya,’’ tuturnya.
Setelah nanti menjadi legislator asal Kepri, apa ada keinginan untuk bolak balik Kepri-Jakarta?
Saya tidak janji ya tetapi saya punya kewajiban. Saya memahami betul apa sesungguhnya tugas pokok selaku anggota legislatif. Setelah saya memahami itu, berarti saya punya kewajiban. Orang kan kadang-kadang tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai legislator sehingga setelah terpilih ia lalai akan kewajibannya sebagai wakil rakyat Kepri. Sejak saya jadi mahasiswa tahun 1987 saya sudah terjun ke partai, jadi saya memahami betul tugas itu. ***